KUALA LUMPUR (RadarJateng.id) – Persatuan Ummat Islam (PUI) mempertegas komitmennya dalam memperkuat jejaring persaudaraan Muslim lintas negara dengan berpartisipasi dalam agenda Konferensi Islamic Strategic Cooperation in Asia Pacific. Partisipasi PUI diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, yang terlibat aktif dalam berbagai sesi penting selama agenda. Konferensi yang berlangsung antara 15-17 Mei 2026 ini diselenggarakan oleh The International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia dan dihadiri oleh representasi organisasi Muslim serta tokoh-tokoh terkemuka lintas negara.
Tahun 2026 ini Konferensi Muslim Asia-Pasifik dihadiri oleh tokoh-tokoh internasional seperti Dr. Dzulkefly Ahmad, Menteri Kesehatan Malaysia, dan Dr. Rafek Abdussalem, mantan Menteri Luar Negeri Tunisia. Selain itu, hadir para pimpinan partai politik lintas negara seperti Mr. Mia Golam Parwar, Sekretaris Jenderal Jamaat Islami Bangladesh, lalu Mr. Asif Luqman Qazi, Direktur Hubungan Luar Negeri Jamaat Islami Pakistan, hadir pula Nurul Izzah Anwar, Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia dan Dr. Ata-ur Rahman, Naib Amir Jamaat Islami Pakistan yang semakin menegaskan pentingnya acara ini dalam kancah global.
Dalam pertemuannya dengan Dr. Ata-ur Rahman dan Mr. Asif Luqman Qazi, delegasi pimpinan Jamaat Islami Pakistan yang hadir dalam konferensi tersebut, Dr. Adhe Nuansa Wibisono juga menyampaikan dukungannya terkait Deklarasi Lahore yang diinisiasi oleh Jamaat Islami Pakistan. Deklarasi Lahore adalah sebuah manifesto global yang dicetuskan pada 24 November 2025 di Pearl Continental Hotel, Lahore, Pakistan.
Deklarasi ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar Internasional bertajuk “Quest for a Just Global Order” yang mempertemukan lebih dari 100 delegasi internasional dari kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Timur Tengah. “Deklarasi Lahore menegaskan bahwa tatanan internasional yang dibentuk oleh warisan kolonial dan struktur kekuasaan pasca Perang Dunia II telah gagal mewujudkan keadilan, kesetaraan dan perdamaian”, ungkap Wibisono pada pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (01/06/2026).
Wibisono menyebutkan bahwa sistem global saat ini juga tebang pilih dan standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Poin penting lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam di negara-negara Muslim dan meluasnya ketimpangan ekonomi global.
Ketua Bidang HLN DPP PUI tersebut menyambut baik usulan Pakistan sebagai sekretariat bersama kedepan, “PUI juga mendukung inisiatif Jamaat Islami untuk membuka kantor pusat koordinasi internasional di Pakistan untuk mendukung kerjasama diantara gerakan-gerakan Islam dan lembaga kemanusiaan global”, ujarnya.
“PUI juga turut mendesak penyelesaian konflik dan segera menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza Palestina. Krisis Gaza adalah bukti paling jelas dari kelumpuhan tatanan global PBB yang tidak mampu menghentikan pembunuhan warga sipil Palestina oleh Israel”, tegasnya. Lebih lanjut Wibisono juga menyerukan penghormatan penuh terhadap hak-hak jaminan keamanan masyarakat Kashmir demi tercapainya perdamaian di kawasan Asia Selatan.
Jamaat Islami adalah sebuah partai keagamaan yang didirikan oleh pemikir filsuf Islam terkemuka Maulana Abul A’la Maududi pada 26 Agustus 1941 di Lahore. Maulana Maududi kemudian diundang oleh Bapak Pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, untuk menyampaikan ceramah tentang dasar-dasar sistem kehidupan Islam yang kemudian diadopsi ke dalam Konstitusi Pakistan. Saat ini anggota dan pengikut Jamaat Islami berjumlah puluhan juta orang yang tersebar di Pakistan, India, Bangladesh, Srilanka dan Kashmir. Partai ini didirikan untuk mereformasi masyarakat sesuai ajaran agama dan menyerukan perbaikan moral pemerintahan dan politik. (RJ1)
